Kamis, 18 Desember 2014 09:22:32 WIB Dilihat : 3073 kali

Masih Pantaskah Aksi Jalanan..?

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. karena demokrasi merupakan sistem yang sangat tepat bagi Indonesia yang masyarakatnya sangat beraneka ragam, baik secara kultur maupun secara bahasa. Demokrasi di Indonesia pernah dicederai oleh sistem yang sangat otoriter selama 32 tahun yaitu pada masa orde baru. Namun kran demokrasi sekarang sudah terbuka lebar setelah orde baru tumbang dengan ditandai spirit reformasi.

Demokrasi memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia terutama dalam hal berekpresi menyuarakan berbagai aspirasi rakyat. Sekarang bangsa ini telah dikagetkan dengan fenomena kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Berbagai tanggapan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat. Namun mahasiswa menanggapi hal tersebut tetap berada dalam posisi kontra. Sehingga jalan yang mereka lalui tiada lain adalah aksi turun jalan. Dan tidak heran aksi tersebut selalu ditandai dengan kericuhan dengan aparat.

Menanggapi hal demikian Jum’at (28/11) bertempat di Interaktif Center Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum). Badan Eksekutif Mahasiswa Fishum bekerjasama dengan LSAB (lembaga studi anak bangsa) mengadakan seminar kebangsaan dengan mengangkat tema “peran pemuda/mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara”. Seminar kebangsaan ini merupakan jalan lain dalam melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah. Karena melakukan pengawalan tidak cukup dengan ikhwal aksi turun jalan.

“Acara ini dilaksanakan sebagai ruang diskusi bagi mahasiswa Jogja yang akhir-akhir ini masif melakukan aksi di beberapa titik kota Jogja dalam hal menyuarakan penolakan kenaikan BBM”, ungkap Agus Lucky Syahputra selaku Direktur LSAB. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selain aksi, salah satunya dengan menulis diberbagai media sebagai control terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, diskusi merupakan ruang pemahaman bagi mahasiswa dalam mengetahui berbagai kebijakan pemerintah secara komprehensif.

Ketua BEM Fishum juga sependapat. Ia menyatakan bahwasanya mahasiswa Yogyakarta memiliki keberanian yang sangat luar biasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Mahasiswa Yogyakarta banyak yang kritis dalam menanggapi fenomena yang sedang terjadi. Salah satunya berani melakukan aksi jalanan. “UIN Sunan Kalijaga merupakan tempat yang tepat dalam mengadakan diskusi. Berhubung mahasiswa UIN selalu aksi di pertigaan jalan Solo, yang familiar dengan sebutan pertigaan revolusi”, ujar Ahmad Zuhri saat memberikan sambutan.

Salah satu pemateri perwakilan dari Kesbangpol Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa peran strategis mahasiswa dalam mengawal kebijakaan pemerintah tidak harus membuat kekacauan sosial berupa aksi jalanan yang anarkis. Bagi beliau aksi bukan tidak penting dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi dengan catatan yakni lewat cara yang santun. Selain aksi jalanan, Beliau menawarkan altrenatif bagi mahasiswa yaitu dengan ikut andil dalam membangun bangsa ini dalam bentuk kepedulian sosial, ujar Ari Nugroho.

Bagi Hafizen kekritisan mahasiswa saat ini harus ada perubahan. Tidak selamanya mahasiswa yang kritis harus turun jalan. Harus ada reformulasi gerakan. Karena aksi bukanlah bentuk pengawalan, namun lebih tepat disebut sebagai perlawanan. Pengawalan terhadap kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan jalan diskusi dan berbagai pelatihan. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan analisis anggaran, analisis hirarki undang-undang dan analisis legal drafting kebijakan pemerintah. Hal seperti inilah yang harus dilakukan mahasiswa sekarang dari pada hanya aksi jalanan, ulas peneliti LKis Yogyakarta.

(Hendris Mahasiswa Sosiologi).

Berita Terkait

Berita Terpopuler

Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom