Oleh: Bernando J. Sujibto

Dua hari setelah penolakan Eka Kurniawan terhadap “Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan muncul di laman Facebook, Jumat pagi sekira pukul 08.10, Eka Kurniawan mengajak saya bertemu di Bandara Internasional Adisucipto. Sehari sebelumnya saya secara terbuka ikut mengapresiasi sikap dan keputusannya. Saya melihat sikap resisten Eka menjadi momentum di keramaian penolakan rakyat, khususnya mahasiswa, terhadap RUU KPK dan enam tuntutan lainnya. Spirit perjuangan rakyat untuk mengingatkan (aparatur) negara seolah menolak padam dengan sikap Eka yang secara spesifik menengok nasib dunia sastra, literasi dan kebudayaan secara luas.

Sikap penolakan Eka hadir di tengah momentum yang tepat, seperti yang disampaikannya sendiri dalam surat terbuka di laman Facebook-nya. “Beberapa waktu lalu kita tahu, beberapa toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Kita tahu, itu kasus yang sering terjadi, dan besar kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Bukannya memberi perlindungan kepada perbukuan dan iklim intelektual secara luas, yang ada justru negara dan aparatnya menjadi ancaman terbesar,” tulis Eka.

Selain itu, Eka menambahkan tentang industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, yang menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku. Juga tentang pajak yang diambil dari perbukuan dan menjadi salah satu faktor yang membuat buku terasa mahal bagi daya beli masyarakat kebanyakan. Eka berpijak pada prinsip yang sejauh ini dipegangnya, yaitu menyoroti aspek-aspek kebudayaan, pendidikan dan literasi yang kembang kempis. Prinsip ini sangat esensial bagi pembangunan sumber daya manusia-manusia Indonesia ke depan.

Dalam obrolan sejenak itu, Eka menyebutkan tentang keseriusan negara mengelola dan mengurus dunia literasi secara umum, misalnya dengan menyentil seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)—sebuah lembaga yang ketepatan ingin memberikan anugerah kepadanya—berkomentar tentang gaji honoreryang rendah dan meminta untuk dinikmati saja, (karena) nantimasuk surga. Bagaimana dunia literasi akan meningkat dan maju jika komitmen aparat negara yang bertugas justru melewatkan dan mencanda-remehkan persoalan-persoalan krusial di lapangan?

Suara Eka bisa saja tidak berarti apa-apa dan menguap seperti sikap-sikap kritis para penulis kita sebelumnya, misalnya ketika tiga tokoh kita Romo Franz Magnis Suseno (2007), Daoed Joesoef (2010), dan penyair Sitor Situmorang (2010) menolak Bakrie Award, sebuah penghargaan yang dikelola oleh keluarga Bakrie. Efek Eka tentu saja bisa lebih masif karena yang “dilawannya” adalah instiusi negara, sebagai lembaga yang menaungi kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Ingatan Pendek

Saya menyadari betul bahwa suara “perlawanan Eka” akan bernapas pendek, sama seperti momentum penting lainnya yang hadir sekadar mengisi titimangsa bangsa ini. Jika sikap-sikap kritis seperti ini hanya menjadi tontonan, atau dibiarkan berlalu sebagai peristiwa snap maupun story dalam lini masa kesadaran sosial kita, harapan untuk “panjang umur perjuangan” harus ditahan dulu. Naifnya, kita memang terbiasa mempunyai ingatan yang pendek sehingga peristiwa dan momentum sosial kemanusiaan penting terlewat begitu cepat. Di saat seperti itu, gerakan sosial kita seolah-olah tidak mempunyai fondasi kokoh yang bisa dijadikan penyambung napas gerakan dan dikelola secara masif.

Sikap dan suara Eka bisa menghadapi hal yang sama. Tetapi sebelum dilupakan, kita harus bersepakat bahwa suara Eka adalah suara bersama, sebentuk kritik bagi kebaikan dunia literasi (pendidikan), industri perbukuan dan dunia kebudayaan secara umum ke depan. Sikap Eka harus diposisikan sebagai trigger dan kampanye untuk kebudayaan kita. Sebagai kampanye, proyeksi ke arah masa depan harus dibayangkan, digagas dan sekaligus dijadikan penggerak agar situasi dapat berubah ke arah yang lebih baik. Semangat seperti ini harus dimaknai sebagai gerakan kebudayaan yang membutuhkan spirit partisipatif.

Untuk itu, gerakan kebudayaan harus diletakkan sebagai gerakan kolektif, bahu-membahu dan melibatkan sebanyak mungkin elemen-elemen yang ada di masyarakat. Trigger yang dihantarkan Eka harus dijemput dan dirayakan secara bersama-sama agar dengungan kritik terhadap lembaga negara yang mengurus pendidikan, literasi dan kesusastraan terus memantul jauh dan mengetuk setiap hati rakyat.

Saya menyampaikan secara langsung di depan Eka sendiri, bahwa sikap penolakannya sudah sangat tepat terjadi di tengah momentum kejengahan rakyat terhadap beberapa lembaga negara yang tidak menunjukkan komitmennya terhadap rakyat. Saya menginginkan napas resisten yang dihadirkan Eka berumur panjang. Untuk itu, jaringan kebudayaan, dan khususnya mereka yang secara langsung merasa terwakilkan oleh statetmen Eka, harus menjemput bola yang sudah dilempar Eka. Isu seperti perlu dirawat dengan beragam cara agar spirit perjuangannya terus berdengung. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengangkat isu ini semakin masif.

Pertama, kampus dan lembaga akademik lainnya bisa membuatkan seminar atau pun penelitian terkait. Topik-topik menarik bisa dicari dan dihadirkan ke publik. Tanpa ada campur tangan dunia intelektualisme di mana para intelektual hadir secara partisipatif, gerakan dan mobilisasi sosial tidak akan berjalan secara proporsional dengan arah dan cita-cita yang diharapkan. Sebelum direbut oleh aktor-aktor parsial yang dimotori oleh kekuatan media sosial di bawah tangan buzzer, misalnya, para intelektual dan akademi harus mengaktualisasikan diri demi terbentuknya tatanan sosial baru yang terukur. Cita-cita Antonio Gramsci tentang keterlibatan intelektual dalam memobilisasi gerakan sosial dan—atau bakan—revolusi harus dimaknai sebagai intervensi akademis dengan cita-cita luhur demi tugas pengabdian kepada masyarakat.

Kedua, diskusi dan bahasan informal di jaringan pekerja kebudayaan, sastra dan pegiat literasi tidak boleh kendor. Warung-warung kopi dan tempat sejenis lainnya bisa diisi dengan obrolan senada agar kesadaran tentang dunia literasi dan penghargaan terhadap kerja kebudayaan bisa diperhatikan secara serius.

Ketiga, media social bisa menjadi platform yang dapat meniupkan napas dan spirit kritik menjadi lebih panjang lagi. Tulisan, komentar, meme dan semua bentuk ekspresi ruang media social harus dipakai untuk merayakan kritik demi kebaikan bersama.

Semangat agensi dari ketiga hal di atas harus ditarik ke dalam satu titik temu, yaitu demi meningkatkan semangat literasi, memperhatikan dunia perbukuan, apresasi terhadap dunia sastra dan humaniora. Spirit ini adalah suprastruktur yang harus dibangun sehingga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa diisi dengan manusia-manusia unggul, cerdas dan rasional.

Penulis adalah dosen muda Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.