Webinar Pilkada 2020 “Antara Wacana Dinasti, Kontestasi, dan Ancaman Gratifikasi”

Suasana Room Zoom dan Pamflet Publikasi Webinar DEMA FISHUM dan GPMK Jogja
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) mengadakan webinar dalam rangka menyambut PILKADA 2020 dengan mengangkat tema “Antara Wacana Dinasti, Kontestasi, dan Ancama Gratifikasi” yang menghadirkan Bagus Sarwono, S.Pd. Si.MPA selaku ketua Bawaslu DIY, Firlana Ismayadin selaku Dit. PJKAKI KPK RI, dan Ahmad Norma Permata, Ph.D selaku Dosen Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan kalijaga sebaga pembicara dan dimoderatori oleh Fidya Laela Sarie selaku Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2019. Acara ini berlangsung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 , pukul 15.00-17.00 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting.
Dalam acara ini bapak Firlana Ismayadin selaku Dit. PJKAKI KPK RI menyampaikan bahwa banyak sekali fenomena orang yang dipenjara karena melakukan korupsi selama beberapa tahun namun kekayaannya tidak berkurang dan terkadang hal itu tidak membuat mereka menjadi jera karena ada jaminan atau benefit yang didapatkan sehingga seharusnya negara bisa melihat undang-undang Tipikor bisa menjangkau kearah sana. Ada beberapa koruptor yang keluar dari penjara namun masih mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pada 2019 KPK selesai melaksanakan kajian tentang sistem integritas partai politik yang rencananya akan di insepsikan kedalam rancangan undang-undang partai politik. Sistem integritas partai politik yang dibangun KPK ada demokrasi internal partai politik, transparansi keuangan partai politik, kode etik partai politik, rekuitmen dan kaderisasi.
Dalam acara ini Bagus Sarwono, S.Pd. Si.MPA selaku ketua Bawaslu DIY menyampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini angka partisipasi pemilih dalam pilkada bisa berkurang baik pengawasan dan partisipasinya dalam memiliha calon. Saat ini cukup banyak terjadi dinasti partai politik. Problematika politik dinasti ini kurang demokratis, tidak terbuka, eksklusif, minim partisipasi baik dari anggota maupun pengurus karena ada keraguan kapasitas dan kompetensi politik.
Dalam acara ini Ahmad Norma Permata, Ph.D selaku Dosen Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan kalijaga mengatakan struktur kepentingan politik dinasti ada 4 model yang pertama ada ambisi dinasti,sebuah kelompok memiliki keinginan untuk mendominasi, pragmatisme popularitas, politik dinasti bisa terjadi karna inisiatif pemodal. (Medkom DEMA FISHUM)