Dilihat 0 Kali

07_970_studium generale 2026.jpeg

Kamis, 03 September 2026 14:33:00 WIB

Kupas Demokrasi dan Transisi Energi, FISHUM Gelar Studium Generale bagi 560 Mahasiswa Baru

YOGYAKARTA – Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga sukses menyelenggarakan Studium Generale bertajuk "Dari Narasi ke Kebijakan: Demokrasi, Bisnis, dan Negara dalam Transisi Energi di Era Digital" pada Kamis, 3 September 2026. Bertempat di Gedung Convention Hall Lantai 2, kegiatan akademik ini dihadiri oleh kurang lebih 560 mahasiswa baru FISHUM angkatan 2026 yang berasal dari tiga program studi, yakni Ilmu Komunikasi, Psikologi, dan Sosiologi.

Acara dibuka secara resmi oleh Dekan FISHUM, Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. Memasuki agenda utama, sesi pemaparan materi inti dipandu secara interaktif oleh moderator Rahmah Attaymini, S.I.Kom., M.A., yang merupakan dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Dalam pemaparannya, Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D. menyoroti fenomena personalisasi narasi politik di Indonesia yang berakibat pada tenggelamnya isu-isu substantif dalam demokrasi. Ia menegaskan bahwa dominasi elite dan maraknya penggunaan buzzer politik telah meminggirkan peran kaum intelektual serta membuat kelas menengah semakin kehilangan daya tawar politiknya.

Melengkapi perspektif tersebut, Dr. Bono Setyo, M.Si. membedah dinamika komunikasi pejabat publik di ekosistem digital yang kini sangat ditentukan oleh kecepatan, kedekatan, dan keterbukaan. Ia mengingatkan pentingnya memisahkan komunikasi politik dan komunikasi publik, di mana pejabat publik di era digital harus mampu menjadi "arsitek kepercayaan" melalui narasi yang didukung bukti, kompetensi, dan empati guna meminimalisasi risiko misinformasi maupun polarisasi.

Sementara itu, Indri Dwi Apriliyanti, Ph.D. memaparkan analisisnya terkait tata kelola dan tarik-ulur kebijakan transisi energi di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa lambatnya dekarbonisasi sering kali disebabkan oleh resistensi aktor institusional yang kuat dan lebih mementingkan status quo ekonomi. Indri membedah empat narasi utama yang kerap digunakan pemerintah untuk menjustifikasi penundaan kebijakan iklim, yakni developmentalism atau hak untuk membangun, new colonialism yang menolak standar negara maju, pragmatisme ekonomi, serta green extractive industrialism yang melegitimasi eksploitasi mineral transisi seperti nikel.

Kegiatan ini berlangsung dinamis yang ditandai dengan antusiasme tinggi dari para mahasiswa baru saat aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis kepada narasumber pada sesi diskusi. Melalui agenda Studium Generale ini, diharapkan seluruh mahasiswa baru FISHUM dapat memperluas wawasan akademik, membangun nalar kritis, serta lebih tanggap dalam merespons dinamika sosial, komunikasi, dan kebijakan publik di era digital. (K.Ind)