Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHum) UIN Sunan Kalijaga mengadakan diskusi publik. Kali ini, mengangkat tema Menjaring Calon Pemimpin KPK Berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Diskusi kali ini hasil kerjasama dengan perkumpulan IDEA dan Transparency International Indonesia (TII). Berlangsung, (19/06/2019) diskusi kali ini diisi oleh beberapa narasumber. Beberapa narasumber yakni Al Araf, S.H, M.T dari Pansel KPK, Alvin Nicola dari Peneliti TII, Dr. Mochamad Sodik S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

Berlangsung di Ruang Interactive Center (IC) FISHum diskusi kali ini dimoderatori oleh Tenti Novari Kurniawati selaku Direktur IDEA. Alvin Nicola selaku peneliti TII menjelaskan bahwa Jogja menjadi salah satu tempat yang baik untuk kerjasama melawan korupsi.

“Terimakasih teman-teman UIN juga ikut terlibat,” jelasnya.

Menurutnya, hasil Corruption Perception Index (CPI) tahun 2018 menemukan beberapa temuan penting. Salah satunya korupsi dalam sistem politik.

“Suap dan korupsi masih merajalela. Terutama sistem politik kita. Perlu intervensi yang besar untuk bisa mengurangi praktek korupsi dalam politik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ada banyak PR yang harus didorong oleh calon komisioner. PR yang harus diselesaikan antara lain ialah masalah di internal KPK itu sendiri. Kedua, bagaimana KPK berani menolak intervensi pihak lain. Terakhir yang menjadi PR ialah faktor eksternal.

Sementara itu, Dr. Mochamad Sodik S.Sos, M.Si. Dekan FISHum menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga Anti Korupsi harus diisi oleh orang-orang jujur. Menurutnya, perilaku korupsi merupakan sesuatu yang sangat akut. Perilaku ini dijauhi oleh para nabi.

“Pentingnya melihat core values yang selama ini menjadi panduan hidup mereka. Misalnya jejak, karir orang bagaimana dia di masyarakat itu menjadi penting. Tampilan fisik tidak serta merta menjadi sesuatu yang penting, tetapi bagaimana core valuenya,” tutur Dekan FISHum.

Beliau menjelaskan bahwa pentingnya nilai-nilai utama yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan KPK. Nilai utama yang semestinya dimiliki oleh pimpinan KPK yakni keberagaam yang inklusif. Tidak subjektif dengan agama miliknya saja.

“Moralitas harus tangguh. KPK itu seperti malaikat karena dia bisa menyadap. Karena mewakili malaikat dia harus memiliki moralitas yang sangat tangguh,” imbuhnya lagi. Selebihnya yakni: Rasionalitas Integratif.

“Calon pemimpin KPK harus berfikir yang integratif. Ilmunya harus beragam. Memang dia juga harus memiliki core ilmu, tetapi dia juga terbuka dengan ilmu yang lain,” jelansya.

Terakhir yakni Metodologis profesional. Pendidikan sekarang sangat menekankan knowledge. Sehingga ketika dipraktikan itu kadang-kadang tidak bisa. Jadi etika itu menjadi penting. Karena dalam hal ini, etika menjadi basis.